SUARANETIZEN, NET— Dugaan pelansiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi perhatian serius. Sebuah mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi F 1526 UH disebut-sebut berulang kali melakukan pengisian Pertalite menggunakan jerigen di SPBU berkode 34.43319.
Informasi tersebut memunculkan desakan agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas. Aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga diminta menelusuri fakta di lapangan, memeriksa rekaman CCTV, serta mengaudit riwayat transaksi pengisian yang diduga berulang.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun awak media, kendaraan tersebut diduga beberapa kali mendatangi SPBU di Jalan Raya Citepus untuk mengisi Pertalite dengan menggunakan jerigen.
Apabila informasi itu dapat dibuktikan, pola pengisian tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh. Pengelola SPBU diminta memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan, pengawasan operator, volume pengisian, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM yang berlaku.
Rekaman CCTV dan data transaksi menjadi bagian penting untuk menguji kebenaran informasi tersebut. Pemeriksaan juga perlu menelusuri tujuan pengangkutan BBM, frekuensi pengisian, dan kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan distribusi.
Jangan sampai dugaan yang menyangkut distribusi energi bersubsidi hanya menjadi polemik tanpa kejelasan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, penanganan harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.
NAMA ARIS DAN DODI DISEBUT DALAM INFORMASI AWAL, KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI HARUS DILAKUKAN!
Informasi yang diterima awak media turut menyebut nama Aris, yang diduga memiliki peran sebagai koordinator lapangan, serta nama Dodi yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan oknum kepolisian.
Penyebutan nama tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana maupun keterlibatan aparat.
Karena itu, pihak-pihak yang disebut perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Aparat yang berwenang juga didesak menelusuri apakah terdapat bukti yang mendukung informasi tersebut, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau upaya melindungi pelanggaran apabila memang ditemukan indikasinya.
Pengawasan internal Polri perlu menindaklanjuti setiap laporan yang disertai informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan yang transparan penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung objektif, tanpa konflik kepentingan maupun intervensi.
PRESIDEN, KAPOLRI, BPH MIGAS, DAN PERTAMINA DIMINTA PASTIKAN PENGUSUTAN BERJALAN!
Aparat penegak hukum, Polda Jawa Barat, Polres Sukabumi, BPH Migas, serta Pertamina Patra Niaga didesak melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah yang diperlukan bukan sekadar memberikan pernyataan, melainkan menguji informasi melalui bukti yang dapat diperiksa: rekaman CCTV, catatan transaksi, keterangan operator, keterangan pengelola SPBU, serta data lain yang relevan.
Apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, penyelidikan perlu dikembangkan berdasarkan bukti. Jika muncul dugaan keterlibatan anggota kepolisian, pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai penanganan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, dengan tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
SUBSIDI RAKYAT BUKAN UNTUK DISELEWENGKAN! BUKA FAKTA, PERIKSA BUKTI, TEGAKKAN HUKUM!
BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam penyaluran maupun pengangkutannya harus ditangani secara serius dan profesional.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, mengatur ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Namun, penerapan pasal tersebut terhadap pihak tertentu harus didasarkan pada fakta, pemenuhan unsur hukum, dan hasil pemeriksaan yang sah.
Awak media mendesak agar dilakukan penelusuran terhadap dugaan pengisian Pertalite menggunakan jerigen oleh kendaraan Xenia F 1526 UH di SPBU 34.43319 Citepus. Klarifikasi pengelola SPBU, pemeriksaan transaksi, serta verifikasi informasi mengenai nama Aris dan Dodi juga perlu dilakukan secara objektif.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Pihak SPBU, Aris, Dodi, dan pihak lain yang berkaitan dengan informasi ini berhak memberikan penjelasan atau bantahan.
Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung. Telusuri setiap petunjuk, uji setiap informasi, dan tindak setiap pelanggaran yang terbukti tanpa pandang bulu.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang dihimpun awak media dan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Penyebutan nama tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
Peliput: irwan