DIDUGA DIBUNGKAM USAI BONGKAR PETI! WARTAWAN ALIMIN DAN ANAKNYA JADI KORBAN PENGEROYOKAN DI MELAWI, KAPOLRES DIDESAK BERTINDAK TEGAS

Suaranetizen, com, MELAWI, KALIMANTAN BARAT – Dugaan aksi kekerasan terhadap insan pers kembali mencoreng kebebasan jurnalistik. Seorang wartawan bernama Alimin diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di kawasan Logpon Ela, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kamis (19/11/2026), sekitar pukul 19.58 WIB. Ironisnya, anak korban juga disebut ikut menjadi sasaran kekerasan.

Berdasarkan informasi awal yang disampaikan pihak keluarga, korban mengalami sejumlah luka memar akibat dugaan pemukulan secara bersama-sama. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan di sejumlah grup WhatsApp.

Usai kejadian, Alimin langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ella Hilir untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah personel Polsek Ella Hilir dilaporkan terlihat berada di lokasi perawatan korban.

DIDUGA BERKAITAN DENGAN PEMBERITAAN PETI

Informasi awal menyebutkan, dugaan pengeroyokan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jurnalistik Alimin yang sebelumnya memberitakan praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di ruas jalan PT SBK Ela.

Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini bukan sekadar persoalan penganiayaan biasa, melainkan berpotensi menjadi bentuk intimidasi dan upaya menghalangi kemerdekaan pers.

Sejumlah nama dan pihak, termasuk Kepala Dusun Sungai Nangka serta orang-orang yang disebut berasal dari Dusun Nuak dan Domet, turut muncul dalam informasi awal. Namun, keterlibatan masing-masing pihak belum terverifikasi dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik untuk membuktikannya.

ANCAMAN PIDANA TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Peristiwa ini perlu ditangani serius dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang.

Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindak pidana penganiayaan.

Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila terbukti terdapat tindakan sengaja yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dijamin Pasal 4 ayat (2).

Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Perlu ditegaskan, penerapan pasal-pasal tersebut harus berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta unsur tindak pidana yang berhasil dibuktikan.

KAPOLRES MELAWI JANGAN TUTUP MATA!

Atas kejadian tersebut, Kapolres Melawi beserta jajaran didesak segera mengambil langkah konkret dan profesional dengan:

Mengusut tuntas dugaan pengeroyokan terhadap Alimin dan anaknya.

Mengidentifikasi serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.

Mengamankan rekaman video dan bukti pendukung lainnya.
Mendalami dugaan motif serta kaitannya dengan pemberitaan aktivitas PETI.

Memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya.
Memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.

Kebebasan pers bukanlah izin untuk menyerang kehormatan seseorang, tetapi keberatan terhadap suatu pemberitaan juga tidak boleh diselesaikan melalui kekerasan.

UU Pers telah menyediakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers. Bukan pengeroyokan, bukan intimidasi, apalagi kekerasan terhadap keluarga wartawan.

JANGAN BIARKAN KEKERASAN MEMBUNGKAM PERS!

Kasus ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Apabila benar kekerasan dilakukan karena pemberitaan PETI, maka tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Hingga berita ini diterbitkan, kronologi lengkap, motif, dan identitas seluruh pihak yang diduga terlibat masih menunggu pendalaman aparat kepolisian. Konfirmasi resmi dari Polres Melawi juga perlu diperoleh.

Seluruh pihak yang disebut tetap harus dihormati haknya dan dilindungi asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(Lina Satriana, S.Pd.)