PERTALITE DIDUGA DIJARAH PELANGSIR DI SPBU KRANGGAN! Thunder hingga Vixion Disorot, BPH MIGAS Jangan Tutup Mata!

BEKASI,Suaranetizen, net– Dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 34.174.11, Jalan Raya Kranggan Raya No. 49, RT 003/RW 001, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, kian menjadi sorotan.
Aktivitas pengisian BBM menggunakan sejumlah sepeda motor berkapasitas tangki besar, mulai dari Suzuki Thunder, Honda MegaPro hingga Yamaha Vixion, diduga berlangsung secara berulang dengan pola bolak-balik.
Bahkan, tim investigasi mendapati dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius: apakah penyaluran Pertalite di SPBU tersebut benar-benar diawasi secara ketat, atau justru terdapat celah yang dimanfaatkan oleh para pelangsir?
Jika BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pengguna yang berhak justru dialihkan untuk kepentingan bisnis ilegal, maka persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa.
PENGAWAS TAK ADA, OPERATOR TAK BERSIKAP TERBUKA
Ironisnya, ketika tim investigasi berupaya meminta penjelasan di lokasi, pengawas SPBU bernama Asep justru tidak berada di tempat.

Jaya, salah satu operator SPBU, menyampaikan bahwa pengawas sedang menghadiri pertemuan atau rapat RT di lingkungannya.

Ketika ditanya mengenai aktivitas sejumlah sepeda motor yang diduga melakukan pengisian Pertalite secara berulang, Jaya mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut karena dirinya bertugas melayani kendaraan roda empat.

Jaya juga menyebut operator yang hendak dimintai keterangan sedang melakukan closing atau penghitungan uang hasil transaksi.

Namun, setelah informasi kedatangan awak media disampaikan, operator yang bersangkutan tetap tidak bersedia menemui tim investigasi.

Situasi ini semakin memperkuat urgensi dilakukannya pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang. Pengelolaan SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi semestinya memiliki sistem pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakhadiran pengawas memang bukan bukti terjadinya pelanggaran, tetapi aktivitas pengisian berulang yang terpantau harus dijawab dengan pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya.

BPH MIGAS DAN PERTAMINA HARUS BUKTIKAN FUNGSI PENGAWASAN

BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM harus segera turun tangan.

Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan penyaluran melalui jaringan SPBU juga diminta tidak tinggal diam.

Landasan hukum pengawasan dan penyaluran BBM antara lain:

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan.

Perpres Nomor 191 Tahun 2014, beserta perubahannya, tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, terkait penyalahgunaan pengangkutanpengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, apabila unsur pidananya terpenuhi.

Jangan sampai aturan hanya menjadi pajangan, sementara dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.

POLISI DIMINTA BONGKAR DUGAAN JARINGAN PELANGSIR

Tim investigasi mendesak Polsek Jatisampurna, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polda Metro Jaya segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mencurigakan di SPBU 34.174.11.

Aparat diminta menelusuri siapa pemilik kendaraan, ke mana Pertalite dibawa setelah pengisian, apakah terdapat penampungan, serta apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan aktivitas tersebut.

Rekaman CCTV, data transaksi dispenser, waktu pengisian, identitas kendaraan, serta keterangan operator dan pengawas harus diperiksa secara transparan.

Jika ditemukan bukti keterlibatan oknum maupun pelanggaran prosedur penyaluran, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan hukum.

Jangan hanya pengendara yang diperiksa apabila dugaan pelanggaran ternyata melibatkan pihak lain. Seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.

REDAKSI MENUNGGU JAWABAN MANAJEMEN SPBU

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum mendapatkan penjelasan langsung dari pengawas Asep maupun manajemen SPBU 34.174.11 terkait dugaan pengisian Pertalite secara berulang tersebut.
(Redaksi)